PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL;
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH;
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM;
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM;
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 100.3/39 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.