BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANJARNEGARA

 

1.    Profil

 

Bagian Hukum adalah bagian yang berada di bawah tanggungjawab Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banjarnegara, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati  Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

 Tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum antara lain melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintah daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, informasi dan dokumentasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a.       penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian, pelaksanakan tugas perangkat daerah pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perundang-undangan;

b.      penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintah daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia;

c.       penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintah daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, informasi dan dokumentasi hokum;

d.      pengawasan intern penyelenggaraan tugas pemerintah daerah bidang hukum; dan

e.      pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

 

2.    Visi dan Misi

 

Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara mempunyai visi Terwujudnya Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Ranham serta Sistem Dokumentasi Hukum yang prima untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam misi, yaitu :

1.    Melaksnakan penyusunan produk hukum dan HAM untuk aparatur Perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang lebih akurat.

2.    Mewujudkan sistem Bantuan Hukum dan HAM untuk aparatur pemerintah daerah secara tepat dan benar.

3.    Menciptakan sistem dokumentasi hukum secara terintegritasi dan sistematis.

4.    Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi terhadap produk hukum secara kontinyu.

5.    Melaksanakan koordinasi yang terencana dengan lembaga peradilan yang ada.

6.    Menyebarluaskan pengetahuan hukum praktis  kepada aparatur pemerintah daerah yang berkaitan dengan tehnis.

 

 

   
© Kabupaten Banjarnegara